SOPPENG, INDEKS.co.id – Kinerja legislatif di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menuai sorotan. Minim inisiatif, nyaris tak terlihat kiprahnya, dan seolah enggan menyesuaikan diri dengan laju progresif eksekutif, menjadi catatan kritis yang mencuat di publik.
Hal ini disampaikan oleh Suheri Sulle Ketua Lidik Pro Rakyat Nusantara kepada awak media INDEKS.co.id, Sabtu 16 Agustus 2025.
Pertanyaan publik pun semakin tajam: Apakah DPRD masih menjadi wakil rakyat atau justru berbalik menjadi lawan rakyat?
Sejumlah kalangan menilai, jika peran legislatif tidak benar-benar mengawal kepentingan publik, tidak mendukung kebijakan pro-rakyat, bahkan terkesan diam saat momentum perubahan sedang berlangsung, maka legitimasi moral para wakil rakyat patut dipertanyakan.
“Rakyat membutuhkan keterwakilan yang aktif, kritis, dan berpihak pada kesejahteraan, bukan sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan,” tegas Suheri Sulle salah satu tokoh masyarakat.
Kritik juga mengemuka agar jabatan yang diperoleh dari suara rakyat tidak berubah menjadi alat untuk mengabaikan, apalagi melawan aspirasi rakyat.
Lantas, apa gunanya kursi dewan jika tak mampu menyuarakan, mengawal, dan memperjuangkan kepentingan konstituennya? Masyarakat kini menunggu jawaban nyata, bukan sekadar alasan, pungkasnya.(Tim Redaksi)
Redaksi/Publizher: Andi Jumawi
