KONAWE UTARA, INDEKS.co.id – Akses Jembatan Darurat Bailey di Sambadete, Konawe Utara, yang sebelumnya sempat ditutup akibat sengketa pembayaran material, kini resmi dibuka kembali.
Penutupan sementara ini dipicu oleh permasalahan antara kontraktor pelaksana, CV Ulin Pratama, dengan pihak ketiga pemasok material. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga bergerak cepat memberikan jaminan penyelesaian.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sultra, Fahri Yamsul, memastikan proses pembayaran segera dilakukan.
“Kami sudah menindaklanjuti. Pagi ini jembatan sudah bisa dilalui masyarakat. Pembayaran akan kami proses setelah kelengkapan administrasi terpenuhi dan sesuai prosedur,” ujarnya, Selasa (12/8).
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sekaligus PPTK proyek, Nurdin, menjelaskan bahwa penunjukan penyedia dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Dalam kondisi darurat, penyedia dapat langsung memulai pekerjaan meskipun harga kewajaran belum ditentukan. Namun, pembayaran baru dilakukan setelah audit inspektorat memastikan harga yang wajar,” terangnya.
Nurdin juga menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran material berada pada kontraktor, bukan pemerintah.
“Penyedia harus memiliki modal kerja yang memadai. Pihak ketiga yang memasok material sebaiknya menagih langsung ke penyedia, bukan ke dinas,” tegasnya.
Proyek jembatan ini dikerjakan super cepat hanya dalam 75 hari kalender. Dimulai pada 2 Mei 2025 dan selesai 15 Juli 2025, pemasangan Jembatan Rangka Bailey sepanjang 51 meter ini memanfaatkan tiga segmen modular (21 meter, 15 meter, dan 15 meter) dengan lebar 5 meter dan tinggi 2 meter.
Selain pemasangan rangka utama, pekerjaan juga mencakup pembangunan oprit dan jalan pendekat sepanjang 291 meter, dengan material batu kosong 3.146,03 m³, timbunan pilihan 932,25 m³, dan bronjong 208,76 m³ untuk memperkuat struktur tanah.
Dibukanya kembali jembatan ini menjadi kabar gembira bagi warga Konawe Utara yang sangat bergantung pada akses vital tersebut. Langkah cepat Pemprov Sultra dalam memediasi dan menyelesaikan persoalan ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kelancaran konektivitas tanpa mengorbankan kepentingan publik.(Tim)
Redaksi/Publisher : Andi Jumawi
