Jakarta, indeks.co.id – Minggu, 27 Oktober 2024 | Ketua Umum FORSIMEMA-RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Tim Siber Kejaksaan Agung RI atas pengembangan penyidikan kasus Ronald Tanur menjadi Mega Kasus senilai 1 Triliun, yang dilakukan oleh seseorang dengan inisial ZR, seorang Eksekutif Produser Film Sang Pengadil yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Setelah Aroma Tragedi 2022 yang melibatkan beberapa Hakim Agung dan ASN MA dalam kasus OTT oleh KPK, kini publik dikejutkan dengan Mega Kasus senilai 1 Triliun yang melibatkan oknum ZR mantan Kabadiklat MA. Kasus ini diibaratkan sebagai tamparan keras dan memalukan bagi para Hakim yang bekerja dengan baik dan berintegritas.
Pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik juga telah menunjuk Ketua Mahkamah Agung dan mendukung perjuangan IKAHI terkait kesejahteraan Hakim, namun ironisnya, mantan pejabat MA justru mencoreng proses pemilihan KMA dan perjuangan kesejahteraan Hakim yang dilakukan oleh IKAHI.
Kejadian ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan, terutama dari publik yang mencari keadilan, terhadap sistem peradilan kita.
Sikap tegas yang diperlihatkan oleh Petinggi MA dalam melakukan perubahan internal di MA dan peradilan guna mengatasi tindakan kriminal yang mungkin dilakukan oleh pensiunan Mahkamah Agung saat ini sangat penting, agar tidak mencemarkan nama institusi Peradilan Agung.
MA harus segera meningkatkan program kerja sistem IT untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, mantan hakim, ASN MA, maupun mantan ASN, sehingga mereka tidak terlibat dalam jaringan makelar kasus.
Diperlukan pengawasan yang sangat ketat terhadap ASN dan hakim melalui monitoring CCTV di setiap ruang kerja, yang harus dievaluasi oleh pimpinan tertinggi setiap triwulan. Bahkan, pengawasan lewat ponsel ASN MA juga harus dilakukan dengan cara yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan.
Monitoring kinerja ASN dan hakim di lingkungan kerja Mahkamah Agung merupakan bentuk pengawasan yang diperlukan untuk mencegah terjeratnya mereka dalam jaringan makelar kasus. Inilah usulan dari Syamsul Bahri, Ketua Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI).
Selain itu, Humas MA juga perlu lebih kreatif, agar tidak selalu tergantung pada anggaran MA dan dapat merangkul semua elemen sesuai fungsi Humas. Merangkul dan menciptakan sinergi dalam membangun program kerja dengan rekan-rekan media tanpa membedakan media tersebut sangat penting. Hormati dan hargailah kehadiran rekan-rekan media dalam setiap kegiatan Mahkamah Agung.
Selain itu, dari Wakil Ketua MA Non Yudisial, Bapak Haji Suharto SH M.Hum, dijelaskan bahwa fungsi Humas adalah untuk mensosialisasikan produk hukum peradilan dan media bertugas mengedukasi publik terkait hal tersebut.
Harapan dari IKAHI dan FORSIMEMA-RI adalah agar kasus Mega senilai 1 Triliun yang melibatkan ZR tidak meluas dan tidak bernuansa politis, serta agar kasus ini segera terselesaikan dengan cepat sehingga MA dapat segera berbenah untuk mempertahankan integritasnya sebagai wakil Tuhan, demikian disampaikan oleh Syamsul Bahri, Ketua FORSIMEMA-RI.
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi
