SURABAYA,INDEKS.CO.ID — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dikukuhkan sebagai Professor Kehormatan pertama Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Pengukuhan berlangsung dalam rapat terbuka yang digelar di Graha Unesa, Surabaya, Jawa Timur.
Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar dikukuhkan menjadi Professor Kehormatan Bidang Ilmu Sosiolingustik. Dalam rapat terbuka pengukuhan, Gus Halim membawakan orasi ilmiah yang berjudul “Bahasa Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa” (Kajian Etnopragmakritis).
Dalam orasinya, Gus Halim mengatakan bahwa pengalaman telah membentuk cara pandang dan habitus dirinya yang menentukan langkah kebijakan yang diambil dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Maka, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik saya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, saya menyambutnya dengan penuh rasa optimistis. Bahwa saya memiliki kesempatan besar dengan relasi kuasa yang saya miliki, untuk memperluas kemanfaatan habitus saya,” kata Gus Halim.
Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi keagenan, dalam ruang sosial di tengah relasi kuasa yang dominan, Gus Halim memunculkan wacana baru untuk kesejahteraan warga, kebangkitan desa, demi kemajuan Indonesia.
Pertama, Holopis Kuntul Baris. Kedua, Percaya Desa, Desa Bisa. Sedangkan yang ketiga yakni SDGs Desa.
Slogan Holopis Kuntul Baris bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Ia semacam “mantra” yang dapat meringankan kerja berat, manakala dikerjakan bersama-sama.
Sprit Holopis Kuntus Baris diperluas Gus Halim saat menjabat Mendes PDTT dengan merevitalisasi dan mereformulasi program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Langkah ini dilakukan dengan memprioritaskan sebagai pola pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, upah pekerja paling sedikit 50 persen dari pendanaan, dan harus dibayarkan harian atau mingguan.
Hasilnya, pemanfaatan Dana Desa tahun 2022 untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) mencapai Rp2 triliun lebih, dan telah menyerap sebanyak 1.043.307 tenaga kerja, dari keluarga miskin, keluarga yang mempunyai anggota sakit kronis dan menahun, perempuan kepala keluarga, serta dari golongan marjinal lainnya.
Spirit Holopis Kuntul Baris juga melekat pada musyawarah desa yang menguat saat pandemi Covid-19. Musyawarah Desa menjadi akselerator super cepat administrasi pemerintahan desa.
Hal itu diwujudkan warga melalui relawan desa melawan COVID-19, melakukan sendiri pendataan calon penerima BLT DD, hasil pendataan dibawa ke forum musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk validasi dan finalisasi data oleh warga sendiri.
“Secara bergilir, warga desa bersama-sama, menjaga desa, saling melindungi sesama warga, lepas dari bahaya virus Corona. Dalam perspektif borju, orthodoxa saya produksi demi menguatkan Holopis Kuntul Baris,” kata Gus Halim.
Spirit kedua, Gus Halim merumuskan heterodoxa, berupa slogan “Percaya Desa, Desa Bisa.“ Spirit ini untuk membangkitkan kepercayaan diri masyarakat desa atas potensinya, hingga terjadi transformasi posisi desa dalam sistem pembangunan nasional.
Mantra ini terbukti, desa mampu mengelola dan memanfaatkan dana desa. Sejak pertama kali disalurkan pada 2015 hingga 2022, serapan dana desa selalu diatas 99,50 persen
Keberhasilan penyerapan dana desa untuk menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut berdampak pula pada status perkembangan kemajuan desa.
Data tahun 2023, desa mandiri naik dari 174 desa menjadi 11.456 desa; desa maju naik dari 3.608 desa menjadi 23.035; desa berkembang naik dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa; sedang desa tertinggal berkurang dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa; desa sangat tertinggal dari 13.453, kini tinggal 4.850 desa.
Di masa pandemi, desa juga membuktikan, bahwa Desa Bisa mengatasi sendiri masalah yang dihadapi. Ketika kemiskinan kota naik dari 6,69 persen menjadi 7,5 persen maka kemiskinan di desa justru turun dari 12,85 persen menjadi 12,29 persen.
Begitu pula, ketika ketimpangan di kota terus melonjak, dari 0,390 menjadi 0,403. Ketimpangan di desa tetap lebih rendah dan menurun dari 0,320 menjadi 0,314.
Wacana ketiga yang didengungkan Gus Halim adalah SDGs Desa yang diciptakan sebagai kredo baru pembangunan desa, sebagai bahasa baru akselerasi pembangunan desa.
“SDGs Desa adalah arah baru kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang diletakkan pada konteks budaya desa, sekaligus mengarifi kekhasan pembangunan desa-desa seluruh Indonesia,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
SDGs Desa selalu digaungkan sebagai diskursus baru pembangunan desa dalam forum-forum ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam forum Join Statement of The 2nd Asean Ministerial Dialogue on Accelerating Actions to Achieve The Sustainable Development Goals di Bangkok (31/3/2023), pelokalan SDGs sampai ke tingkat desa disepakati sebagai pendekatan wilayah di ASEAN, dan Indonesia menjadi role model atas prinsip tersebut karena Indonesia sudah menjalankan SDGs Desa sejak tahun 2020.
Bahkan, SDGs Desa telah saya kenalkan dalam forum Indonesia ECOSOC High Level Political Forum on Sustainable Development and High Level Segment (HPLF-HLS on SDGs) 2023, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.
SDGs Desa disusun dengan intensi menjadi “bahasa kebijakan“ yang mudah dipahami stakeholders pembangunan desa. SDGs Desa adalah hasil olah pikir yang dilanjutkan dalam aksi lapangan dengan menggunakan medium bahasa untuk kebangkitan desa.
“Untuk mendukung percepatan implementasi SDGs Desa di lapangan, saya telah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” lanjutnya.
Gus Halim menambahkan, hasilnya mulai dirasakan ketika Presiden Jokowi menargetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2024. Salah satu kebutuhannya adalah data, berikut rencana penanganan kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, data mikro, berbasis individu, keluarga dan lingkungan rukun tetangga, hasil pendataan sensus partisipatoris SDGs Desa, telah dapat digunakan untuk kerja-kerja penanganan kemiskinan ekstrem di desa.
Data BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. Posisi angka kemiskinan ekstrem per Maret 2021 adalah 2,14 persen dan menurun di September 2023 menjadi 1,74 persen.
Pada bidang pendidikan, SDGs Desa mengambil langkah mensejajarkan pengalaman lokal dari lapangan dengan pengetahuan ilmiah. Untuk itu, saya jalankan program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa).
Pada Bidang ekonomi, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terus direvitalisasi hingga menjadi kekuatan utama ekonomi desa. Sampai awal tahun 2020-an BUM Desa belum bisa membangun kerjasama dengan entitas bisnis lain, dan kesulitan mengakses permodalan.
Penyebabnya adalah legalitas kelembagaan BUM Desa. Akhir tahun 2020, BUM Desa ditetapkan sebagai badan hukum. Ini menguatkan dan memantapkan posisi BUM Desa di antara badan hukum lainnya.
Dengan badan hukum, BUM Desa lebih lincah, gesit dan cepat bergerak membangun bisnis yang menguntungkan secara ekonomi, sekaligus secara sosial. Baik sebagai operating company, maupun sebagai investment company.
Hingga 10 September 2023, telah terbit sertifikat badan hukum untuk 15.561 BUM Desa dan 1.328 BUM Desa Bersama. Dan mulai tahun 2023 ini, BUM Desa telah dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Dalam konteks ini, wacana Holopis Kuntul Baris, Desa Bisa, Percaya Desa dan SDGs Desa sebagai arah pembangunan desa merupakan strategi untuk menggoyahkan wacana dominan pembangunan desa sebelumnya,” kata Gus Halim.
Turut hadir dalam acara pengukuhan ini, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Selain itu dihadiri pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendes PDTT, para pendamping desa dan masyarakat umum.
Sumber : Firman/Kemendes PDTT
Redaksi/Publizher ; Andi Jumawi
