INDEKS.CO.ID | Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Rencana Kegiatan TA 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (10/10/2022). Rakor ini merupakan landasan untuk bekerja cepat dan tepat dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur bidang permukiman Tahun 2022 pada sisa waktu 3 bulan ini serta sekaligus mempersiapkan perencanaan program Tahun 2023.
Dalam arahannya, Menteri Basuki menekankan khusus pada infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, untuk terus mengedepankan kualitas dan nilai estetika sebagai unsur daya tarik infrastruktur. Hal ini telah diamanatkan juga oleh Presiden Joko Widodo untuk seluruh infrastruktur yang dibangun.
“Tahun 2022 ini kualitas pekerjaan dan estetika harus menjadi prioritas utama bagi kita semua, khususnya Ditjen Cipta Karya. Untuk itu saya mohon kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk terus meningkatkan kompetensinya,” kata Menteri Basuki.
Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan tiga hal yang diperlukan dalam upaya menjamin kualitas pekerjaan, yaitu penuhi kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) serta lakukan perencanaan yang berkualitas pada tahap pra konstruksi. Setelah itu pada masa kostruksi lakukan pengawasan yang ketat di lapangan.
“Saya minta Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengawasi langsung kegiatan di lapangan, jangan menyerahkan sepenuhnya ke kontraktor. Karena Kementerian PUPR bertanggungjawab atas pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi, ini juga tanggung jawab Direktur, Kasubdit (Kepala Subdirektorat), dan Kepala Seksi untuk mengecek langsung kualitas infrastruktur,” kata Menteri Basuki.
Tercatat sebagaimana terekam E-Monitoring Kementerian PUPR hingga 8 Oktober 2022, per pukul 08.00 WIB, realisasi penyerapan keuangan pekerjaan infrastruktur Ditjen Cipta Karya sebesar Rp9,74 triliun atau sebesar 57,62% dari total anggaran Rp16,91 triliun. Sementara untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah telah mencapai 53,68%.
Menteri Basuki menginstruksikan untuk pelaksanaan program TA 2023 harus sudah dapat selesai dan berfungsi pada akhir 2023 atau paling lambat semester 1 tahun 2024. Termasuk juga lembaga pengelola infrastruktur yang akan beroperasi sudah terbentuk.
“Saya juga meminta Kepala Balai harus peduli terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya. Saya tidak rela asset infrastruktur PUPR ditelantarkan. Tugas Kabalai adalah bertanggungjawab pada infrastruktur tahun sebelumnya, kerjakan infrastruktur tahun ini, dan membuat program pada tahun mendatang,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki menambahkan, fokus pekerjaan infrastruktur permukiman hingga tahun 2024 adalah penyelesaian infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi ”Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi” atau disingkat OPOR. Pembangunan infrastruktur baru hanya dapat dilaksanakan atas perintah Presiden.
“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan dan dipelihara dengan baik,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga menyampaikan Kementerian PUPR mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No 120 Tahun 2022 untuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari 21 ruang lingkup, di mana 12 di antaranya masuk dalam lingkup pekerjaan permukiman.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mendorong peran aktif Komisi Keandalan Bangunan Gedung (KKBG) dalam mengevaluasi dan pemantauan bangunan gedung agar sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, kenyaman, dan kemudahan. Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mengaudit seluruh bangunan stadio Liga 1,2, dan 3 untuk menjamin keselamatan penonton.
Terakhir, Menteri Basuki juga mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Balai agar memiliki integritas, berkarakter baik dan kuat, disiplin, dan profesional. Pegang teguh prinsip 4 Big No yakni No bribery (suap), no kickback (imbalan), no gift (hadiah), no luxurious lifestyle (tetaplah sederhana).
Dalam tahun-tahun terakhir masa Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini, Menteri Basuki menegaskan kepada seluruh Insan Kementerian PUPR untuk tidak ikut-ikutan berpolitik praktis melalui bentuk apapun dan bijak dalam menggunakan akun media sosial. Tugas Insan Kementerian PUPR adalah membangun infrastruktur untuk kemakmuran masyarakat.
Turut hadir dalam Rakor, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja serta seluruh Kepala Balai dan Kasatker BPPW di seluruh Indonesia. (*)
Redaksi/Publizher : Andi Jumawi
