Jakarta | indeks.co.id — Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, salah satunya dengan menggabungkan Unit Usaha Syariah (UUS) atau bank berbasis syariah ke dalam Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun dalam pelaksanaanya, banyak faktor yang perlu disiapkan dalam proses penggabungan beberapa bank tersebut agar tidak mengurangi pelayanan, termasuk pelayanan dalam pembiayaan rumah huni bagi masyarakat.
“Saya setuju, kalaupun digabungkan [UUS Bank Tabungan Negara dan BSI] tidak mengurangi pelayanan, sehingga pelayanannya tidak terganggu, kinerjanya sama,” tegas Wapres saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Selasa (24/05/2022).
Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa penggabungan beberapa bank berbasis syariah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem perbankan di Indonesia, mengingat minat masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat, termasuk dalam pembiayaan perumahan.
“Saya dapat informasi bahwa [permintaan] perumahan syariah dari BTN naik dan peminatnya besar, ini harus dijaga. Memang ini ada rencana untuk penggabungan dalam rangka penyederhanaan dunia perbankan,” tuturnya.
Terkait dengan penyediaan perumahan bagi masyarakat, Wapres menekankan bahwa pemerintah mendukung penuh hal tersebut, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat, tetapi juga mendorong usaha lain yang ikut terbantu dengan pembangunan perumahan.
“Pemerintah mendorong perumahan, mendukung bukan hanya untuk mengurangi _deadlock_ kekurangan perumahan, tapi juga punya _multiple effect_, termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, pasir. Memang banyak [kebutuhan terhadap rumah]. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pertahun 1 juta rumah,” ujar Wapres.
Sementara dalam keterangan persnya, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menyampaikan bahwa saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.
“Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan _on the right tract_, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih postif adalah di bidang properti termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Selain itu, Paulus menambahkan bahwa saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki ( _rent to own_).
“Untuk apartemen kami sampaikan ada program _rent to own_, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memililiki apartemen kerena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian,” tambahnya.
Turut hadir pada audiensi tersebut Wakil Ketua Umum DPP REI Dody Thaher, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Royzani Sachril dan Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, serta serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain. (SM/SK-BPMI Setwapres)
Redaksi : Andi Jumawi
