Kendari _ indeks.co.id — Puluhan mahasiswa asal Papua yang sedang melaksanakan studi di Kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang dinilai hanya membawa dampak negatif.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Papua (HMP) Kota Kendari melakukan aksi unjuk rasa di Ex. MTQ Kota Kendari hingga DPRD Sultra,Jum’at 11 Maret 2022.
Kordinator Lapangan aksi demonstrasi Yulianus Obaipa saat menyampaikan orasinya mengatakan pihaknya menolak DOB karena beberapa alasan.
“Kami HMP Kota Studi Kendari, bersama rakyat Papua menolak pemekaran karena banyak fakta yang menunjukkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) menjadi minoritas di atas tanah sendiri sekalipun ada UU Otsus Bagi Papua. Karena itu kami mengatakan bahwa Otsus telah gagal, apalagi pemekaran Otsus adalah satu paket peluang bagi investasi yang justru menciptakan kebijakan politik pembangunan yang tidak Pro kepada rakyat Papua.
DOB akan Berdampak negatif bagi tanah Air dan Manusia Papua dimulai dari transmigrasi, perampasan Sumber Daya Alam (SDA) di Papua,” katanya.
Selain itu Yulianus Obaipa mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat diduga telah melakukan ekspansi tanah Papua melalui DOB.
“Jakarta bersama elit-elit Papua dinilai sudah mengekspansi tanah Papua melalui wacana
Pemekaran Provinsi baru. Selain itu, Kami menilai DOB juga akan memberikan peluang Pos-Pos Militer sehingga membuat masyarakat Papua menjadi trauma ketika adanya Pos-Pos Militer di tanah air Papua. Masyarakat OAP akan kehilangan Hak Atas Tanahnya sendiri apabila Itu dilanjutkan sepihak oleh elit politik Jakarta yang akan dipaksakan melalui kekuatan militer hingga menciptakan konflik dengan meluaskan segala paket kebijakan elit politik,” ungkapnya.
Pihaknya juga menduga pemekaran bagi orang Papua adalah permainan elit-elit politik dan penguasa yang hari ini mendominasi layanan publik di Papua dan mengabaikan Hak-Hak OAP.
Atas beberapa persoalan tersebut dalam keterangan tertulisnya HMP Studi Kota Kendari meminta beberapa hal.
1.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, Bersama Rakyat Papua Menolak Dengan Tegas Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Produk Jakarta Di Tanah Papua.
2.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, Mendesak Elit Politik Dari Papua Dan Jakarta Untuk Mendengarkan Aspirasi Rakyat Papua.
3.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari Bersama Rakyat Papua Mendesak Kepada Negara Repobik Indonesia, Segera tarik pasukan Organik Dan Non Organik Berjumlah 76.627 Dari Berbagai Daerah Konflik, Yaitu Nduga, Intan Jaya, Oksibil, Maybrat, Yahukimo,
Puncak Jaya Dan Pada Umumnya Di Papua.
4.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, Mendukung Dan Meyuarakan Untuk tidak di lanjudkan Daerah Otonom Baru (DOB) Di Papua, Dan Kami Minta Para Elit-Elit Politik Dari Papua Dan Jakarta Untuk Melihat Persoalan Rakyat Papua Dan Papua Barat Memakai Kaca
Daerah Otonom Baru (DOB) Yang Telah Dipaksakan Atas Kemauan Jakarta Dan Para Elit-Elit Politik Dari Papua.
5.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, Bersama Rakyat Papua, Mendesak kepada Elit Politik Papua Dalam Hal ini DPRP, Perwakilan Papua Segera Cabut Surat Perjanjian Pertambangan Khusus, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Di seluruh Tanah Papua.
6.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, Bersama Rakyat Papua Mengecam Keras Elit Elit Politik Yang Sedang Meligitimasi Atas Nama Rakyat Papua.
7.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, Bersama Rakyat Papua Menuntut Keras Kepada Elit-Elit Papua Yang Makan Ulang Dan Memaksahkan Untuk Memekarkan Pemekaran Atas Nama Rakyat Papua Tolong Di Hentikan.
8.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, Bersama Rakyat Papua Menolak Dengan Tegas Kepada Negara Republik Indonesia, Untuk Membuka Ladang Ekploitasi.
9.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, Bersama Rakyat Papua Mendesak Sumberdaya Alam (SDA) Di Papua.
Negara Republik Indonesia, Segera Membuka Akses Untuk Komisi Tinggi HAM PBB. Datang Ke Papua Guna Investigasi Persoalan Pelanggaran HAM Di Tanah Papua.
10.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, mendesak kepada Negra Repobik Indonesi, untuk Memberikan Izin Kepada Wartawan Asing Ke Papua Dan Menghentikan Kriminalisasi Terhadap Aktivis PRO Kemanusiaan HAM.
11.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, meminta kepada pemerintah pusat segera cabut status Otonom baru (DOB) dan di kembalikan ke daerah Induk. Karena pros pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanagan sebagaimana yare diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUD. No.32 Tahun 2004 Tentang peraturan Daerah.
12.Kami Himpunan Mahasiswa Papua Kota Studi Kendari, meminta kepada DPRD. Provim Sulawesi Tenggara dan Komisi Dua, DPRI, Dapil Sulawesi Tenggara agar dapat menindak lanjuti
pernyataan sikap ini, mulai dari Poin Satu, sampai Poin Duabelas.Kepada Presiden dan Menteri dalam Negeri.
Untuk diketahui aksi tersebut dilakukan di beberapa kota dan puncaknya ribuan masyarakat Papua melakukan aksi dan memblokade jalan di Provinsi Papua.
Redaksi : Andi Jumawi
