Jakarta _ indeks.co.id — Era globalisasi menghadirkan tantangan bagi seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai sektor kehidupan masyarakat pun dituntut untuk dapat terus teraktualisasi dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat bersaing secara global. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, untuk meningkatkan sektor-sektor ini agar mampu berkembang ke arah yang lebih baik.
“Peran berbagai pihak, termasuk Rabithah Alawiyah, dibutuhkan saat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi yang mampu bersaing secara global,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat menerima Dewan Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah Periode 2021-2026 di kediaman resmi Wapres, Jalan DIponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (16/02/2022).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu cara konkret yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan SDM ahli serta mendorong sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk dapat menghasilkan output yang nyata, tidak hanya di atas kertas.
“Pemerintah ingin menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan yang berorientasi keadilan dan inklusif. Untuk itu, diperlukan banyak ahli di bidang tersebut,”
“Lembaga pendidikan dan pemerintah harus bersinergi untuk turut serta menyumbangkan pemikiran dalam memajukan ekonomi syariah, misalnya, terkait pengembangan jaminan produk halal,” tutur Wapres.
Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan, bahwa sebagai negara yang majemuk, Indonesia rentan dengan aliran-aliran ekstremisme yang menganggap paham diluar kepercayaannya merupakan hal yang salah. Oleh sebab itu, para ulama diharapkan dapat terus menyosialisasikan paham moderat (washatiyah) di tengah masyarakat agar kerukunan antarumat beragama dapat terjaga.
“Saya berharap para ulama dalam berdakwah dilakukan atas dasar prinsip kemaslahatan,” imbau Wapres.
“Negara Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Saya optimis bahwa kita dapat menjadi panutan dunia sebagai negara yang damai, sejahtera dalam kondisi multi kultural dan multi agama,” pungkasnya. (NN, BPMI – Setwapres)
Redaksi : Andi Jumawi
