Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Salam Pers!!
Oleh: Andi Jumawi
Ketua PWI Soppeng
Selasa 27 Januari 2026
Indonesia sering dipuji sebagai negara kaya raya. Kekayaan sumber daya alamnya melimpah: tambang, hutan, laut, hingga energi. Namun pertanyaan mendasarnya sederhana—mengapa kekayaan itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan rakyat?
Jawabannya bukan karena Indonesia miskin potensi, melainkan karena masalah struktural yang belum diselesaikan secara serius dan adil.
Pertama, penguasaan sumber daya alam yang timpang. Tambang, hutan, dan sektor energi lebih banyak dikuasai segelintir korporasi besar. Keuntungan yang dihasilkan tidak sepenuhnya berputar di dalam negeri, sebagian mengalir ke luar negeri. Ironisnya, masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi justru sering menerima dampak lingkungan, konflik lahan, dan upah rendah. Negara terlihat kaya di neraca, tetapi rakyat di lingkar tambang tetap miskin.
Kedua, lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Setiap tahun jutaan lulusan sekolah dan perguruan tinggi memasuki pasar kerja. Namun industri padat karya tidak tumbuh secepat kebutuhan. Banyak sektor lebih memilih otomatisasi mesin ketimbang menyerap tenaga manusia. Akibatnya, persaingan kerja semakin ketat dan posisi tawar pekerja melemah. Upah ditekan, sementara kebutuhan hidup terus naik.
Ketiga, pendidikan yang belum sepenuhnya nyambung dengan dunia kerja. Kita masih menghadapi paradoks “pengangguran terdidik”. Lulusan terus bertambah, tetapi keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. SMK dan perguruan tinggi sering tertinggal dari perkembangan teknologi dan pasar kerja. Ini bukan semata kesalahan peserta didik, melainkan kegagalan sistem dalam membaca masa depan.
Keempat, kebijakan dan birokrasi yang kerap tidak berpihak pada rakyat kecil. UMKM—yang terbukti menjadi tulang punggung ekonomi—masih kesulitan mengakses permodalan dan perizinan. Di sisi lain, investor besar sering mendapat karpet merah. Perlindungan terhadap pekerja pun masih lemah, terbukti dari mudahnya pemutusan hubungan kerja tanpa jaminan yang memadai. Dalam situasi seperti ini, rakyat kecil selalu berada di posisi paling rentan.
Kelima, korupsi dan kebocoran anggaran. Ini penyakit lama yang belum benar-benar sembuh. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja kerap bocor di tengah jalan. Yang menanggung akibatnya bukan elite, melainkan rakyat biasa yang kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak.
Keenam, ketimpangan wilayah yang terus menganga. Jawa dan kota-kota besar menjadi pusat lapangan kerja dan pembangunan, sementara banyak daerah di luar Jawa dan perdesaan tertinggal. Urbanisasi pun tak terhindarkan. Orang datang ke kota demi kerja, namun dihadapkan pada biaya hidup yang tinggi dan kompetisi yang keras. Ketimpangan ini bukan sekadar soal geografis, tetapi soal keadilan pembangunan.
Ketujuh, mental ekonomi mentah. Indonesia masih terlalu lama mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi. Nilai tambah dinikmati negara lain. Kita bekerja keras di hulu, tetapi keuntungan besar justru dipetik di hilir oleh pihak asing. Selama pola ini tidak diubah, kesejahteraan akan terus bocor ke luar.
Pada akhirnya, Indonesia bukan negara miskin. Yang menjadi persoalan adalah sistem yang belum sepenuhnya adil dan berpihak pada rakyat. Kita kaya di atas kertas, tetapi belum makmur di dapur rakyat.
Rakyat tidak menuntut hal berlebihan. Mereka butuh pekerjaan yang layak, pendidikan yang relevan dengan dunia kerja, kebijakan yang melindungi tenaga kerja dan memberdayakan UMKM, serta pemimpin yang amanah dan berani berpihak.
Jika kekayaan negeri ini dikelola dengan keadilan, transparansi, dan keberpihakan yang jelas, maka Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara kaya sumber daya, tetapi juga negara yang rakyatnya benar-benar sejahtera.(**)
