Sengkang_Wajo (Sulsel), Laporan adanya dugaan penggunaan Ijazah Palsu dalam pengajuan syarat Calon Kepala Desa Mallusesalo Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo,Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diajukan oleh salah satu calon (Tantu_red) sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) Mallusesalo 2021-2027 terus berlanjut.
Hal ini kembali diperkuat dengan adanya aduan masyarakat yang mengaku sebagai Tim dari salah satu Calon Kades Mallusesalo Kecamatan Sabbangparu pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Wajo,Jalan Veteran Kota Sengkang,Kabupaten Wajo, Senin 3 Mei 2021.
Pengaduan yang ditanda tangani oleh Siang bersama Syahrul Syam ini diterima oleh Kasubag Keuangan DPMD Wajo Andi Aisyah,S.Stp pada hari ini Senin (3/5/21) sekitar pukul 15.30 di Kantor DPMD Wajo.
“Karena Pak Saiful tidak ada,tidak apa-apa aduan Bapak saya yang terima,”Kata Andi Aisyah kepada kedua pengadu tersebut.
Kepada awak Media Andi Aisyah mengatakan,berhubung tidak ada Pak Saiful yang membidangi masalah Pemerintahan Desa maka untuk hal ini kami siap menerima dan akan menyampaikan kepada Pak Saiful Kabid PMD DPMD Wajo,ucapnya.
Untuk diketahui, aduan masyarakat ini dilakukan karena diduga kuat adanya keganjalan dan dugaan kuat jika Ijazah yang disetor Tantu sebagai Calon Kepala Desa di PPKD Mallusesalo adalah tidak sah. Terlebih lagi keabsahan dari pihak Sekolah tidak ada selain legalisir yang tidak memiliki Tanggal,bulan dan tahun.
Hal ini diakui langsung oleh Abdul Haris Kepala Sekolah SDN 76 yang telah memberikan stempel pengesahan dan tanda tangan yang ia akui bahwa dirinya tidak memberikan tanggal,bulan dan tahun,saat ditemui di kediamannya pada hari Jum’at malam (23/4/21) sekitar pukul 21.00 wita.
Menurut pengakuan Abdul Haris,bahwa saat dilakukan legalisir ijazah Tantu bukan dirinya yang membawa tetapi orang lain (temannya tantu) pada waktu itu tahun 2020 sekitar pukul 21.00-22.00 wita. Dengan maksud untuk menyamakan data kependudukan dengan Ijazahnya.
Bahkan Abdul Haris akui jika dirinya tak tahu menahu terkait Ijazah itu karena dia baru menjadi Kepala Sekolah di SDN 77 Bontotene itu, sehingga dirinya berusaha untuk mencari dokumen di sekolah SDN 77 (76) Bontotene. Sebanyak dua kali dilakukan pencarian dokumen namun tak juga ditemukan dan keesokan harinya didatangi oleh temannya Pak Tantu isteri dari Kepala Desa Wage membawa Ijazah Pak Tantu untuk dilegalisir sebagai dokumen untuk di Disdukcapil,ucap Abdul Haris.
Diakuinya juga saat disahkan/Legalisir Ijazah tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah pemilihan kepala desa dan iapun mengakui tak menulis dan memberi tanggal bulan dan tahun pada legalisir/pengesahan tersebut dengan alasan,bahwa siapa tahu saya berikan tanggal tapi siapa tahu belum sempat dipakai maka nantilah beliau isikan tanggal kalau mau digunakan,dan sampai sekarang tidak adalagi Komunikasi.
Terkait keabsahan Abdul Haris mengatakan,surat yang dilayangkan oleh Ketua Panitia PPKD Mallusesalo dianggapnya cacat administrasi karena surat yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 77 sementara sekolah tersebut sudah tidak ada lagi yang ada adalah SDN 76 Bontotene.Dan saat itu saya minta diperbaiki surat tersebut namun sampai saat ini surat dari PPKD Mallusesalo tidak ada lagi terkait keabsahan ijazah Tantu tersebut.
“Untuk menyatakan sah atau tidaknya Ijazah itu harus memiliki dokumen tertulis dan saksi hidup dan kedua alat bukti itu tidak pernah saya lihat,”ungkap Abdul Haris.
Terkait keabsahan itu saya sampaikan bahwa untuk sah atau tidaknya itu diluar tanggung jawab saya karena saya sudah koordinasi dengan pihak Korwil di Sabbangparu dan H Ansra Mallo Kabid Pembinaan Sekolah Dasar bahwa tidak boleh kita nyatakan secara tertulis ketika kita tidak memiliki dasar hukum artinya kita tidak menemukan dokumen tertulis dan saksi hidup.
Dalam hal ini,tentunya keabsahan Ijazah yang digunakan oleh Tantu ini perlu dilakukan penguatan hukum dari instansi terkait karena terlebih lagi ijazah terebut akan digunakan sebagai dokumen Calon Kepala Desa Mallusesalo yang kelak menjadi administrasi Tata Usaha Negara.
Ketika Ijazah tersebut terbukti palsu maka tentunya pihak yang terlibat dalam pengadaan Ijazah tersebut tentunya akan dimintai pertanggungjawaban nya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 263 tentang pemalsuan surat yang diancam hukuman Penjara maksimal 6 tahun Penjara baik si pembuat surat palsu maupun pengguna surat palsu tersebut.
Redaksi : Andi Jumawi
