BAGAI PIALA BERGILIR KINI (KPK) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI OTT PEJABAT KALBAR LAGI

JAKARTA-www.indeks.co.id–Ibukota Jakarta,”(KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan dua pejabat dibadan pertanahan Nasional (BPN),”Provinsi Kalimantan barat yang terjaring OTT,”Kedua tersangka kasus dugaan gratifikasi di detik-detik akhir masa jabatan pimpinan dan anggota KPK.

“Kali ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka yang merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Keduanya ialah mantan Kepala Kantor Wilayah (BPN)Badan pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Gusmin Tuarita,dan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kalimantan Barat,”Siswidodo. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pendaftaran tanah.

“Setelah mencermati fakta yang berkembang dalam proses penyelidikan panjang,”Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,”Ucap Wakil Ketua KPK,”Laode M. Syarief saat konfrensi pers di Gedung Merah Putih KPK,Jakarta Selatan,”Pada hari jumat 29/11/2019.

“Laode menerangkan kepada awak media, Gusmin telah menerima sejumlah uang dari pemohon Hak Atas Tanah (HAT),”termasuk dari pemohon Hak Guna Usaha (HGU).,”Uang tersebut diterima Gusmin secara langsung dari para pemohon maupun dari tersangka Siswidodo pada jangka waktu mualai tahun 2013 hingga 2018.

“Sebelum berita ini diterbitkan Minggu 01 Desember 2019 waktu setmpat, Atas penerimaan uang tersebut, tersangka Gtu, (Gusmim Tuarita) telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp22,23 miliar,” jelas Laode.

“Dalam halini Uang-uang hasil gratifikasi tersebut disetorkan Gusmin ke beberapa rekening pribadinya maupun ke rekening anggota keluarganya baik istri maupun anaknya.

“Tak hanya itu,”KPK juga menduga tersangka Gusmin telah mengumpulkan uang gratifikasi tersebut ke anak buahnya yang dipakai sebagai uang operasional yang tak resmi.

“Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kwitansi, seremoni kegiatan kantor,”rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lain,” ujar Laode.

“Sedangkan kepada tersangka Siswidodo, (KPK) menemukan rekening khusus untuk menampung uang dari pemohon Hak Atas Tanah tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadinya.

“Bahkan, kedua tersangka juga tidak pernah melaporkan atas penerimaan gratifikasi tersebut kepada (KPK) sebagai tanggung jawab pejabat publik.

“Kedua tersangka Gdu,”dan,”Swd (Siswidodo) tidak pernah melaporkan penerimaan uang-uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal uang-uang tersebut diterima,” ungkap Laode.

“Setelah dengan melalui proses kini penetapan tersangka terhadap kedua pejabat BPN tersebut dilakukan setelah komisi pemberantasan korupsi (KPK)”, memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPN di Kantor Wilayah Kalimantan Barat dan Kantor Pertanahan Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan lain di Kalimantan Barat serta sejumlah direksi dan pegawai perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Barat.

“Akibat tindakan perbuatan kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 /b/UU/31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1.

Toge/Red

indeks

Read Previous

BENTUK TALI ASIH ,KAPOLSEK BIRINGBULU GOWA DAN BHAYANGKARINYA BERIKAN BANTUAN SEMBAKO KEPADA WARGA KURANG MAMPU

Read Next

Ketua PWI SULTRA, Maulid Nabi Kita Jadikan Teladan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *